
Alex Marquez Tercepat di FP2 MotoGP Portugal
18 menit yang lalu
Diana Dewi meminta pemerintah mendampingi perusahaan yang kesulitan memenuhi ketentuan upah baru.
Terbit · 1 min read

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengajak pengusaha mematuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi juga meminta perhatian terhadap kemampuan perusahaan membayar upah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Diana mengatakan kepentingan pekerja dan pengusaha perlu dijaga bersama. Pekerja membutuhkan kepastian upah yang diterima, sementara perusahaan perlu memastikan pembayaran dapat dilakukan setiap bulan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Nilainya naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, unsur pengusaha mengusulkan UMP Rp6.047.598, sedangkan serikat pekerja mengajukan Rp6.210.040. Angka yang ditetapkan mengikuti usulan pemerintah dan berada Rp89.343 per bulan di atas usulan pengusaha.
Usulan pengusaha tersebut mencakup kenaikan Rp317.722 atau sekitar 5,54 persen dari UMP 2026. Diana meminta pengusaha memahami bahwa upah pekerja turut menggerakkan penjualan di pasar, warung, dan toko.
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian Jakarta sebesar 63,24 persen pada triwulan II 2026. Sementara itu, daya perusahaan untuk menanggung biaya tambahan tidak sama, terutama pada usaha dengan banyak pekerja dan pendapatan yang tertekan.
Diana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendampingi perusahaan yang kesulitan memenuhi aturan baru, khususnya saat biaya naik tetapi penjualan belum meningkat. Ia berharap pemerintah membuka ruang konsultasi dan mengutamakan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi.
Ia juga mengajak pengusaha berdialog dengan pekerja sejak dini mengenai kondisi usaha dan dampak kenaikan upah. Menurut Diana, pekerja memerlukan kepastian hak, sedangkan perusahaan perlu kesempatan menjelaskan kondisi keuangannya secara terbuka.