
Haedar Nashir Dorong Usaha Baru Muhammadiyah
11 menit yang lalu
Perlindungan hukum bagi pembeli kredit karbon dinilai dapat memperkuat kepercayaan dan investasi di pasar sukarela.
Terbit · 1 min read

Kementerian Kehutanan mendukung mekanisme perlindungan hukum bagi perusahaan yang membeli kredit karbon sesuai standar. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kepastian hukum dan kepercayaan pembeli diperlukan untuk mengembangkan pasar karbon.
Laksmi menyampaikan hal itu dalam keterangan di Jakarta. Rekomendasi mengenai mekanisme tersebut diluncurkan di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).
Laksmi mengatakan ketersediaan kredit saja belum cukup untuk mendorong pasar karbon. Pembeli juga perlu yakin bahwa kredit mencerminkan pengurangan emisi dan klaim penggunaannya tidak menyesatkan.
Menurut Laksmi, risiko hukum dan reputasi yang dihadapi perusahaan saat membeli kredit atau mengumumkan penggunaannya dapat menghambat investasi. Dampaknya, proyek yang menghasilkan kredit berkualitas tinggi juga berpotensi terdampak.
Mekanisme perlindungan itu ditujukan bagi perusahaan yang menggunakan kredit sesuai persyaratan dan standar. Rekomendasi tersebut disusun International Emissions Trading Association dengan dukungan Coalition to Grow Carbon Markets; Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang bergabung dalam koalisi itu.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham mengatakan Indonesia memperkuat aturan dan tata kelola perdagangan karbon. Upaya tersebut mencakup pengembangan mekanisme perlindungan, kontrak berstandar internasional yang menjamin perlindungan sosial, serta penyelesaian sengketa.
Ilham menegaskan mekanisme itu bukan imunitas hukum dan penerapannya tetap berada dalam koridor kedaulatan Indonesia. Direktur Eksekutif Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative Mark Kenber juga menjelaskan bahwa mekanisme tersebut melengkapi, bukan menggantikan, aturan nasional.
Mekanisme itu mencakup mutu kredit dan ketepatan klaim perusahaan. Kredit perlu mengikuti standar yang diakui, sedangkan perusahaan harus menjelaskan penggunaannya secara akurat dan tidak menyatakan seluruh emisi telah dihapus jika hanya dikompensasi melalui pembelian kredit.
Senior Director International Emissions Trading Association Andrea Bonzzanni mengatakan kepastian bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan dibutuhkan agar pasar karbon dapat berkembang. Perlindungan tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum di negara tempat mereka beroperasi.