
Haedar Nashir Dorong Usaha Baru Muhammadiyah
17 menit yang lalu
UMP Jawa Timur naik 11,57 persen menjadi Rp2,73 juta per bulan. Nilainya setara 72,94 persen dari estimasi kebutuhan hidup layak.
Terbit · 1 min read

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Nilai itu naik 11,57 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Khofifah menyampaikan penetapan tersebut di Surabaya pada Minggu (22/11/2026). Keputusan gubernur terkait UMP itu ditetapkan di Surabaya sehari sebelumnya, 21 November 2026.
Kenaikan nominalnya sebesar Rp283.119,32, dari UMP 2026 yang tercatat Rp2.446.880,68. Ketentuan upah baru mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Dalam penetapan itu, pemerintah provinsi mempertimbangkan inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 5,82 persen. Kenaikan UMP tersebut lebih tinggi daripada angka inflasi yang digunakan sebagai salah satu indikator.
Estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) tingkat provinsi pada 2026 mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan UMP baru, perbandingan UMP terhadap KHL menjadi 72,94 persen, naik dari 65,38 persen pada 2026.
Khofifah mengatakan penyusunan kebijakan pengupahan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, serta keberlangsungan kesempatan kerja. Ia menyebut daya beli, produktivitas, dan iklim usaha juga menjadi perhatian.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujar Khofifah.
Nomor Keputusan Gubernur Jawa Timur 100.3.3.1/757/013/2026 menjadi dasar penetapan UMP 2027. Khofifah juga mengajak perusahaan berkomunikasi secara terbuka dengan pekerja untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan kepastian hak.