
PHE Luncurkan D!scoveRisk untuk Proyek Hulu Migas
18 menit yang lalu
Kementerian Perindustrian menekankan gas bumi harus diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri sebelum dialokasikan untuk ekspor.
Terbit · 2 min read

Kementerian Perindustrian ingin gas bumi lebih dulu dipakai memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baru sisanya dialirkan ke pasar ekspor. Dorongan itu disampaikan Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sri Bimo, Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang cukup besar dan sebagian produksinya masih dikirim ke luar negeri. Pada saat yang sama, industri dalam negeri membutuhkan kepastian pasokan gas untuk menjalankan kegiatan produksi.
"Kami mendorong agar pemanfaatan gas bumi itu diutamakan untuk dalam negeri. Karena kita lihat ini kan masih ada ekspor dan sebagainya, nah itu kita akan mendorong terus di sini supaya prioritasnya adalah dalam negeri," kata Sri Bimo dalam diskusi yang membahas arah kebijakan pasokan gas bagi industri serta kaitannya dengan ketahanan dan kemandirian manufaktur nasional.
Ia menuturkan, gas bumi dibutuhkan industri sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun sumber energi. Industri pupuk menjadi salah satu sektor yang paling bergantung pada gas bumi sebagai bahan baku dan berperan strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Kementerian Perindustrian juga menekankan pentingnya pasokan gas yang andal dan efisien, antara lain dengan memperkuat infrastruktur serta memberi keleluasaan dalam penyaluran. Pasokan yang pasti dinilai penting sebab jika distribusi gas terganggu, jadwal produksi dan pelayanan pesanan pelanggan bisa ikut terhambat.
Karena itu, Kementerian Perindustrian terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, serta PGN agar persoalan pasokan dapat segera diketahui dan ditangani.
Dari sisi harga, Kementerian Perindustrian menginginkan harga gas yang kompetitif dan terukur agar biaya produksi tetap terjaga, daya saing industri meningkat, serta kepastian usaha dan investasi tetap terpelihara. Terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Sri Bimo menyatakan pemerintah tengah membenahi cara penyaluran supaya semua sektor penerima mendapat perlakuan prioritas yang sama.
Menurut kajian Kementerian Perindustrian, dampak positif HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020-2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut mencakup peningkatan penjualan, penerimaan pajak, investasi, serta penurunan subsidi pupuk.