
Kemenperin Dorong Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik
13 menit yang lalu
Pertemuan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Senayan membahas rencana revisi Undang-Undang Pertahanan.
Terbit · 1 min read

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026) untuk bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Agenda pertemuan itu adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi I DPR Utut Adianto Wahyuwidayat. Menurut Sjafrie, pertemuan itu menjadi ruang bertukar pikiran soal perbaikan dan penyempurnaan aturan pertahanan.
Sjafrie menuturkan, UU Pertahanan yang berlaku sekarang sudah lama tidak diperbarui. Sebagai pembanding, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI direvisi pada Maret 2026.
Karena itu, menurutnya, UU Pertahanan juga perlu disempurnakan agar sejalan dengan perkembangan kebutuhan pertahanan negara.
Sjafrie mencontohkan, aturan pertahanan yang berlaku belum memuat strategi pertahanan defensif aktif. Strategi itu disebutnya tidak menyerang negara lain, melainkan menjaga wilayah teritorial di dalam negeri.
"Itu belum tertulis dengan adanya pemikiran ini maka kita akan formulasikan ke dalam rencana revisi UU tersebut. Itu yang saya bicarakan dengan Pak Sufmi Dasco dan itu yang saya bicarakan dengan Pak Utut," kata Sjafrie.
Pembahasan lain dalam pertemuan itu adalah pengembangan batalion infantri teritorial pembangunan. Menurut Sjafrie, penempatan batalion di 514 kabupaten merupakan amanat konstitusi.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menilai revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 sebagai ide besar agar negara lebih sigap. "Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa kekinian. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif," katanya.