
OJK Setujui Merger Dua BPR Syariah di Sumut
18 menit yang lalu
Jawa Timur didorong menjadi proyek percontohan dengan sedikitnya 300 koperasi pesantren.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menargetkan model ekonomi berbasis koperasi pesantren dapat diterapkan secara nasional pada 2028. Menurut laporan ANTARA, target itu disampaikan saat ia membuka sosialisasi literasi keuangan bagi pengurus koperasi pondok pesantren.
Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Muhaimin juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo melihat koperasi pesantren Jawa Timur dapat diandalkan pada akhir 2026.
Muhaimin mendorong Jawa Timur menjadi proyek percontohan yang melibatkan sedikitnya 300 koperasi pesantren. Koperasi-koperasi itu diharapkan menjadi pelaku ekonomi produktif dan bagian dari rantai pasok industri nasional.
Menurut laporan yang sama, Muhaimin berharap pengembangan koperasi pesantren di Jawa Timur dapat menjadi model untuk diterapkan di berbagai daerah. Ia mengatakan koperasi perlu bergerak cepat dan menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat.
Muhaimin menilai koperasi pesantren berpeluang masuk ke rantai pasok industri besar. Karena itu, penguatan koperasi, menurut dia, tidak cukup berhenti pada perdagangan internal, tetapi perlu mencakup usaha produktif yang terhubung dengan kebutuhan industri nasional.
Ia mencontohkan industri kendaraan listrik BYD di Indonesia sebagai industri besar yang membuka kesempatan bagi pengusaha dan produsen lokal untuk memasok komponen. Muhaimin menyatakan Indonesia tidak hanya perlu menjadi pasar, tetapi juga bagian dari proses produksi.
“Karena komponen-komponennya ada di Indonesia, dari semua produk-produknya, maka BYD tumbuh sekaligus menumbuhkan pengusaha di Indonesia. Kita tidak hanya menjadi pembeli, tetapi kita juga sekaligus produsennya, sehingga tumbuh koperasi,” kata Muhaimin. Ia berharap pesantren menyiapkan kapasitas usaha, tata kelola, dan kepemilikan koperasi agar dapat menangkap peluang ekonomi tersebut.