
Menhan: Batalyon di 514 Kabupaten/Kota Bukan Militerisasi
22 menit yang lalu
OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung setelah pengurus dan pemegang saham dinilai gagal menyehatkan bank itu, menyusul permintaan likuidasi dari LPS.
Terbit · 2 min read

Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung yang berkedudukan di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pencabutan itu mengacu pada keputusan Dewan Komisioner OJK bernomor KEP-109/D.03/2026 yang ditetapkan pada 19 November 2026.
Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang, Kamis (19/11/2026), mengatakan pencabutan tersebut bukan langkah mendadak karena sudah melalui sejumlah prosedur dan mekanisme penyehatan terhadap bank itu. "Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung adalah bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Roni.
Roni menjelaskan OJK lebih dulu menetapkan BPR LPN Labuh Gunung berstatus Bank Dalam Penyehatan pada 5 November 2025. Status itu diberikan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank tersebut berada di bawah 12 persen.
Setelah masa penyehatan berjalan, pada 30 Oktober 2026 OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung sebagai Bank Dalam Resolusi. Penetapan itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengurus dan pemegang saham sudah memperoleh waktu yang memadai untuk membenahi permodalan dan likuiditas sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023.
Meski demikian, upaya perbaikan itu tidak membuahkan hasil. "Namun demikian pengurus dan pemegang saham BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR yang dimaksud," ujar Roni.
Lembaga Penjamin Simpanan kemudian menetapkan cara penanganan bank tersebut melalui likuidasi. Permintaan agar OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung tertuang dalam keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026.
Menindaklanjuti permintaan itu, OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung sesuai Pasal 19 POJK. Dengan pencabutan tersebut, LPS menjalankan fungsi penjaminan sekaligus proses likuidasi sesuai ketentuan undang-undang.
Roni meminta nasabah tidak panik menyusul penutupan bank itu. "Kami mengimbau kepada nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.