
Sultan Najamudin Dukung Tambahan Anggaran Daerah
11 menit yang lalu
Aplikasi OJK yang masih dikembangkan akan memeriksa nomor telepon, tautan, dan rekening sebelum masyarakat bertransaksi.
Terbit · 1 min read

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengembangkan aplikasi untuk membantu masyarakat memeriksa nomor telepon, tautan, dan rekening sebelum bertransaksi. Dicky Kartikoyono, pejabat OJK yang membidangi pengawasan perilaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen, menjelaskan rencana itu.
Dicky memaparkan aplikasi tersebut dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026). Saat ini, pengembangan aplikasi masih berada dalam tahap uji coba.
Aplikasi itu dirancang untuk menunjukkan apakah nomor yang menghubungi pengguna legal atau ilegal, tautan berpotensi palsu, serta rekening tujuan transfer aman atau pernah terkait penipuan. Dicky mengatakan sistemnya akan menggabungkan data dari sejumlah lembaga dan pihak terkait.
Sistem tersebut direncanakan menghimpun catatan nomor telepon bermasalah dari industri telekomunikasi, keterangan rekening dari Komdigi, serta informasi yang dimiliki asosiasi, OJK, dan Bank Indonesia. Menurut Dicky, penggabungan informasi itu diharapkan memberi gambaran lebih lengkap sebelum transaksi.
Ia menyebut teknologi kecerdasan buatan berpeluang ditambahkan untuk menganalisis jaringan penipuan setelah berbagai sumber data terhubung. Pengembangan aplikasi juga mendapat dukungan Asian Development Bank, Bank Dunia, dan Gates Foundation.
Dicky menyampaikan jumlah laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre meningkat dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam kurun sedikit lebih dari dua tahun sejak pusat itu hadir.
Menurut Dicky, penanganan penipuan digital melibatkan banyak unsur, antara lain perbankan, penyedia sistem pembayaran, pedagang, platform digital, perusahaan telekomunikasi, dan penyedia pihak ketiga. Konsumen dapat kesulitan menentukan pihak yang perlu dihubungi ketika kehilangan uang.
Ia meminta pelaku industri jasa keuangan menjaga keamanan transaksi dan data, menjelaskan informasi serta biaya secara terbuka, dan memperlakukan konsumen secara adil. Dicky menegaskan perlindungan perlu dilakukan sebelum transaksi, sementara tanggung jawabnya berada pada seluruh pelaku ekosistem keuangan digital.