
Sultan Najamudin Dukung Tambahan Anggaran Daerah
11 menit yang lalu
Program pinjaman dan subsidi dirancang untuk menjaga pasokan alat pertahanan dengan mengalihkan fasilitas produksi sipil saat darurat.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Jepang merancang pinjaman dan subsidi bagi perusahaan yang bersedia mengalihkan pabrik sipil untuk memproduksi perlengkapan pertahanan saat keadaan darurat. Rencana itu disampaikan oleh sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.
Rencana itu akan dimasukkan ke strategi baru penguatan industri peralatan pertahanan Jepang. Pemerintah juga merencanakan pembaruan dokumen utama keamanan dan pertahanan pada akhir 2026.
Menurut sumber tersebut, kebijakan itu ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan pertahanan jika situasi darurat berlangsung lama. Pemerintah berencana meningkatkan perannya dalam menyederhanakan kegiatan usaha dan mendorong penataan ulang industri.
Dorongan memperluas keterlibatan perusahaan swasta berpotensi menuai penolakan apabila dinilai menghidupkan kembali mobilisasi umum seperti pada masa perang.
Pemerintah ingin memperkuat kapasitas produksi pertahanan yang dinilai lemah. Sejumlah perusahaan telah meninggalkan bidang tersebut karena keuntungan dan prospek pertumbuhannya dianggap rendah.
Salah satu rencana yang dibahas adalah model fasilitas milik pemerintah yang dioperasikan kontraktor. Sumber itu menyebut pengelolaannya akan diserahkan kepada perusahaan swasta melalui badan hukum baru.
Badan tersebut direncanakan memiliki fasilitas untuk memproduksi peralatan penting yang mungkin kurang menguntungkan, tetapi diperlukan dalam keadaan darurat. Badan itu juga akan membeli peralatan dari perusahaan terkait dan membantu ekspornya.
Pemerintah Jepang menyatakan perlunya kesiapan menghadapi bentuk peperangan baru setelah perang Rusia di Ukraina. Kecerdasan buatan, pesawat nirawak, serta bidang antariksa dan siber menjadi prioritas investasi, termasuk pengembangan kapasitas awal untuk memproduksi pesawat nirawak berbiaya rendah dalam jumlah besar.