
Korps Brimob Peringati 81 Tahun Pengabdian
16 menit yang lalu
Opini tersebut membahas pembagian biaya dan risiko BBN, mutu pasokan, serta ketahanan pangan.
Terbit · 1 min read

Opini mengenai kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) menyoroti perlunya pembagian biaya dan risiko yang lebih adil di antara pelaku rantai pasok. Tulisan itu mengaitkan kebijakan BBN dengan ketahanan energi, kondisi fiskal, pangan, dan daya beli masyarakat.
Opini tersebut terbit pada Minggu (15/11/2026). Isinya membahas peningkatan bauran BBN, dari penerapan B35 hingga rencana B40, B50, dan E10, serta dampaknya terhadap distribusi dan penggunaan bahan bakar.
Tulisan itu menyoroti biaya dan risiko operasional yang dihadapi badan usaha penyalur, termasuk Pertamina dan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jarak titik serah BBN dari fasilitas pencampuran, kilang, atau terminal penyalur disebut dapat menambah ongkos angkut.
Opini itu mengusulkan agar formula Harga Indeks Pasar BBN memperhitungkan biaya penanganan, perawatan tambahan, susut produk, dan pengembalian investasi fasilitas. Penanganan FAME dan bioetanol juga disebut membutuhkan penyesuaian tangki, perpipaan, dan dispenser, termasuk di SPBU wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Selain biaya, tulisan tersebut membahas risiko pasokan yang tidak memenuhi spesifikasi. Penyalur dinilai dapat menghadapi pilihan antara menolak pasokan dan berisiko tidak memenuhi kuota, atau menerimanya dengan potensi gangguan pada fasilitas dan kendaraan konsumen.
Opini itu mengusulkan aturan yang memberi penyalur hak menolak BBN yang tidak sesuai spesifikasi tanpa dianggap gagal memenuhi kuota atau dikenai penalti. Tulisan tersebut juga mengusulkan pengujian oleh surveyor independen di titik serah dan tanggung jawab produsen atas kerugian akibat mutu produk.
Tulisan itu turut mengangkat persaingan kebutuhan bahan baku untuk energi dan pangan, terutama jika peningkatan biodiesel dan bioetanol menambah permintaan komoditas pertanian. Opini tersebut mengusulkan pelonggaran sementara target bauran jika otoritas menetapkan defisit pasokan bahan baku domestik, serta kewajiban cadangan penyangga bagi produsen BBN.
Opini itu menyatakan kebijakan BBN perlu menjaga kelayakan operasional dan membagi risiko di antara pemerintah, petani, perusahaan perkebunan, produsen, penyalur, dan konsumen. Perlindungan distribusi dan konsumen, menurut tulisan tersebut, perlu berjalan bersama upaya kemandirian energi.