
Opini Soroti Pembagian Beban dalam Kebijakan BBN
19 menit yang lalu
MUI menetapkan hukum vape, sementara pemerintah menyiapkan program pendidikan, kesehatan, dan haji.
Terbit · 1 min read

Sejumlah isu humaniora menjadi perhatian dalam sepekan terakhir, mulai dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai vape hingga pembukaan pelunasan biaya haji reguler 2027. Isu lain mencakup target revitalisasi sekolah, pengendalian resistansi antimikroba, serta dorongan bagi saintis Indonesia.
Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang penggunaan rokok elektrik. Ketetapan itu menyatakan seluruh rangkaian produksi sampai perdagangan vape haram.
Fatwa tersebut ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan itu.
Dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Rabu (11/11/2026), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong saintis mengejar pencapaian ilmiah kelas dunia. Ia menekankan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan jabatan struktural atau posisi politik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan rencana revitalisasi 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2027. Ia menyebut rencana itu mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat berada di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).
Pemerintah juga menargetkan 80 persen rumah sakit menjalankan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 2029. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan target tersebut di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dante menyebut resistansi antimikroba pada 2021 secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di dunia dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya. Ia menggambarkan dampaknya dapat mengancam beragam kelompok, termasuk bayi dengan sepsis, ibu setelah persalinan, petani, dan lansia.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji bagi calon jemaah reguler musim 1448 Hijriah/2027 Masehi mulai 10 November 2026. Tahapan itu mengikuti ketentuan teknis mengenai kuota, biaya, dan tata cara pelunasan.