
Presiden akan Beri Anugerah Guru di Puncak HGN 2026
12 menit yang lalu
Serikat pekerja dan pengusaha mendesak pemerintah menjaga iklim usaha industri hasil tembakau di tengah tekanan regulasi dan peredaran rokok ilegal.
Terbit · 2 min read

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Hendry Wardana meminta pemerintah memberi kepastian hukum sekaligus kepastian berusaha bagi industri hasil tembakau. Industri legal itu dinilai menghadapi tekanan regulasi, fiskal, dan persaingan dengan rokok ilegal yang tidak memikul kewajiban serupa.
Permintaan tersebut disampaikan Hendry dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, tekanan yang berlangsung terus-menerus dapat mengancam keberlangsungan industri rokok legal.
Ia menilai dampaknya tidak berhenti di perusahaan. Sekitar 500.000 orang tercatat bekerja langsung di sektor manufaktur rokok, sehingga tekanan terhadap industri legal berisiko memengaruhi kelangsungan pekerjaan mereka.
"Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan," kata Hendry.
Hendry menilai kenaikan cukai yang tinggi dan sejumlah aturan industri turut mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sementara produksi rokok legal menurun. Menurut Hendry, di sejumlah daerah peredaran rokok ilegal telah mencapai 20–30 persen.
Karena itu, ia mengusulkan moratorium atau penundaan kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Menurutnya, bila kenaikan cukai terus dilakukan, rokok ilegal justru makin berkembang.
Selain moratorium, Hendry menekankan pentingnya kepastian kebijakan dan penindakan terhadap produk ilegal agar daya saing industri legal terjaga. "Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar," ujarnya. Ia menyebut penyempitan ruang usaha juga terasa pada investasi, produksi, dan pekerja yang bergantung pada industri itu.
Dari sisi pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan dunia usaha membutuhkan ruang yang memadai untuk berkontribusi pada perekonomian. "Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Menurut Shinta, pemerintah perlu menyeimbangkan target penerimaan negara dengan kelangsungan kegiatan ekonomi. Aturan pajak, perizinan, dan ketentuan teknis, katanya, semestinya dihitung pula pengaruhnya terhadap ongkos produksi, minat investasi, dan kemampuan belanja masyarakat.
Ia menambahkan, insentif yang tepat sasaran bisa mendorong perusahaan berani memperluas usaha, menaikkan produktivitas, dan membuka lebih banyak lapangan kerja.