
IFRC 2026 Perkuat Budaya Keselamatan di Papua
13 menit yang lalu
Pemerintah membidik kesepakatan dagang RI-AS sekitar US$33 miliar dan mendorong kerja sama investasi.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Indonesia membidik kesepakatan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat (AS) senilai sekitar US$33 miliar tahun ini. Menurut laporan ANTARA Manado, target itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan perwakilan US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan dengan Duta Besar Brian D. McFeeters, Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council, Airlangga mengatakan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara menunjukkan perkembangan positif.
Pada Januari-Agustus 2026, perdagangan bilateral Indonesia-AS mencapai US$32,34 miliar, tumbuh 11,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. AS juga menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia.
Investasi AS di Indonesia selama tiga triwulan pertama 2026 tercatat US$3,4 miliar, meningkat dari sekitar US$3 miliar pada 2025. Menurut Airlangga, AS kini menjadi investor terbesar keempat di Indonesia.
Airlangga mengatakan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029 melalui delapan strategi, termasuk swasembada pangan, industrialisasi berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, serta investasi.
Pemerintah, kata Airlangga, membuka peluang kerja sama dengan perusahaan AS di bidang manufaktur, teknologi digital, kecerdasan artifisial, dan energi. Kemitraan diharapkan membawa teknologi dan keahlian untuk mengembangkan rantai pasok nasional.
Untuk sektor semikonduktor, nilai pasar diperkirakan naik dari US$5,08 miliar pada 2025 menjadi US$7,07 miliar pada 2030. Airlangga menilai perkembangan tersebut membuka peluang penguatan kerja sama industri Indonesia-AS.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas kendala perusahaan AS di Indonesia serta isu perdagangan, termasuk Section 301 dan kelebihan kapasitas. Airlangga menyatakan pemerintah terbuka menerima masukan pelaku usaha untuk ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait.