
Forum Ekonomi Daerah Bahas Hilirisasi Sumatra
18 menit yang lalu
Pemerintah mendorong pembayaran digital untuk belanja negara dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM.
Terbit · 1 min read

Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengefisienkan belanja negara dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut laporan ANTARA, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026), menurut laporan itu.
Dradjad mengatakan transformasi digital perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. “Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas,” kata Dradjad dalam keterangan yang dikutip ANTARA.
Untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, pemerintah mendorong penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring pada sistem katalog elektronik. Penerapan fitur tersebut dimulai pada Oktober 2026 dan akan diperluas melalui kerja sama katalog elektronik yang terhubung dengan lokapasar serta UMKM.
Transformasi digital juga diarahkan untuk memperluas inklusi dan pembiayaan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dradjad menjelaskan tiga lapisan manfaat, yakni perlindungan dasar untuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko, perluasan inklusi serta pembiayaan dasar, dan peningkatan produktivitas UMKM.
Pada lapisan peningkatan produktivitas, teknologi digital diharapkan membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan atau permodalan. Pemerintah juga mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Menurut laporan ANTARA, hingga Juni 2026 QRIS digunakan sekitar 66 juta pengguna dan mencakup hampir 45 juta pedagang. Sekitar 518 dari 546 pemerintah daerah, atau hampir 95 persen, disebut telah memiliki ekosistem digital.
Dradjad menilai fondasi digital nasional perlu diimbangi bauran kebijakan yang menyeluruh, terutama ketika penggunaan data dan kecerdasan artifisial meningkat. Ia juga mengatakan konektivitas transaksi digital perlu dipastikan seiring teknologi digital yang menopang berbagai sektor produksi, konsumsi, dan intermediasi keuangan.