
Pemerintah Dorong Digitalisasi Belanja dan Pembiayaan UMKM
16 menit yang lalu
Kewenangan perizinan akan beralih ke KP2MI setelah masa transisi yang ditargetkan selesai pada 28 Oktober 2027.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani mengatakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendapat mandat mengelola perizinan pemagangan luar negeri. Menurut laporan ANTARA, mandat itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Christina menyampaikan keterangan tersebut melalui pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pasal 40 ayat (1) undang-undang itu menyebut kewenangan pemberian izin pemagangan di luar wilayah Indonesia menjadi tugas KP2MI.
Christina mengatakan mandat baru tersebut perlu dipersiapkan dan dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemagangan luar negeri yang tertib, aman, serta melindungi peserta.
Menurutnya, pengaturan itu menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola pemagangan, terutama dalam perizinan dan pelindungan peserta. Pengalihan kewenangan akan melalui masa transisi selama satu tahun.
Selama masa transisi, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri tetap dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan. Persiapan dan serah terima kewenangan kepada KP2MI dilakukan dalam periode tersebut.
Christina menyebut proses transisi ditargetkan rampung paling lambat 28 Oktober 2027. Kedua kementerian akan berkoordinasi agar peralihan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan luar negeri.
KP2MI akan menyiapkan pengalihan kewenangan secara bertahap dan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Christina mengatakan masyarakat tetap mendapat kepastian layanan selama masa transisi.
Christina mengatakan tata kelola pemagangan luar negeri ke depan diharapkan semakin kuat, dengan pelindungan peserta menjadi perhatian sejak persiapan hingga pelaksanaan.