
KPK Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan Ilegal
31 menit yang lalu
Reformasi mencakup tata kelola perusahaan, penegakan aturan, serta edukasi dan literasi pasar modal.
Terbit · 1 min read

Pemerintah memperkuat reformasi pasar modal nasional untuk menjaga kepercayaan investor dan melindungi aset masyarakat. Menurut laporan ANTARA, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan di Jakarta.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dradjad mengatakan pasar modal kini juga menjadi sarana investasi dan penyimpanan aset masyarakat, selain menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan.
Ia menyatakan perubahan kondisi bursa dapat memengaruhi nilai aset masyarakat yang diinvestasikan di pasar saham. Karena itu, menurut Dradjad, pemerintah berupaya menjaga nilai aset tersebut melalui reformasi pasar modal.
Pertemuan konsultatif itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, asosiasi perusahaan efek dan emiten, Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan emiten.
Menurut laporan yang sama, pemerintah mengidentifikasi tiga fokus reformasi: peningkatan nilai perusahaan, penguatan penegakan aturan, serta peningkatan edukasi dan literasi pasar modal. Untuk mendorong nilai perusahaan, pemerintah mengangkat penguatan tata kelola emiten dan efisiensi penggunaan modal dengan mengacu pada praktik reformasi tata kelola di Jepang dan Korea Selatan.
Pemerintah juga menghimpun masukan mengenai kebijakan ekonomi riil yang dapat mendukung nilai perusahaan tercatat, termasuk perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau. Masukan itu akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Pada aspek penegakan aturan, pemerintah mendorong tindak lanjut keputusan dan penanganan persoalan pasar modal yang lebih cepat dan efektif. Dradjad juga mengundang investor asing menyampaikan masukan atau kendala investasi; pemerintah terbuka berkoordinasi dengan OJK, BEI, dan pihak terkait.