
Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Divonis 6-9 Tahun
20 menit yang lalu
Pembahasan mencakup pengawasan korporasi serta upaya mencegah praktik penentuan harga transfer dan ketidaksesuaian faktur.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membahas pertukaran data dengan Pemerintah Singapura untuk memperkuat pengawasan dan kepatuhan pajak korporasi. Menurut laporan ANTARA, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal itu dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Pembahasan mencakup pengawasan korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan, penentuan harga transfer, serta praktik faktur dengan nilai yang tidak sesuai. Bimo mengatakan Singapura termasuk negara dengan intensitas pertukaran informasi keuangan yang tinggi dengan Indonesia, termasuk dari sisi nilai data.
Pembahasan kerja sama itu dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dari Kementerian Keuangan, DJP dan unit lain yang mengelola data keuangan serta perdagangan internasional turut terlibat.
Bimo menyebut pertukaran data dibahas untuk memperkuat kepatuhan korporasi di kedua negara. Ia juga mengatakan kerja sama tersebut diselaraskan dengan reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam, termasuk sawit.
DJP juga menjalin kerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk menekan praktik penentuan harga transfer dan faktur bernilai tidak sesuai. Bimo mengatakan DJP terlibat aktif untuk memastikan rekonsiliasi dapat berjalan dan mencegah potensi ketidaksesuaian faktur sejak awal.
Pembahasan dengan Singapura masih mencakup kemungkinan merumuskan solusi bersama apabila ditemukan persoalan yang memerlukan tindak lanjut. Bimo menyebut kedua negara juga membicarakan kemungkinan langkah penanganan, termasuk sanksi jika diperlukan.