
Hasto Ingatkan Kader PDIP Jaga Prinsip Perjuangan
17 menit yang lalu
Bimo menyebut ambang PTKP Indonesia relatif tinggi dan menyatakan DJP siap ikut mengkaji ulang jika diminta.
Terbit · 1 min read

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut ambang penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara lain. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/11/2026).
Bimo mengatakan PTKP Indonesia setara dengan 67 persen produk domestik bruto per kapita dan mencapai tujuh kali garis kemiskinan. Ia menyebut data negara-negara OECD dan G20 sebagai pembanding.
"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang menerapkan implementasi PTKP relatif tinggi," kata Bimo.
Menurut Bimo, perumusan kebijakan fiskal merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak berperan mengadministrasikan dan memungut pajak.
Ia mengatakan DJP juga mendukung proses perumusan dan evaluasi kebijakan dengan menyediakan data perpajakan. Bimo menyatakan DJP siap ikut mengkaji ulang ketentuan PTKP jika mendapat arahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Apabila memang kebutuhannya, memang arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali, tentu kami akan dengan siap sedia untuk ikut mengkaji kembali," ujarnya.
PTKP merupakan batas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan Pasal 21. Ketentuan itu menjadi pengurang penghasilan neto dalam penghitungan pajak terutang.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan wacana penyesuaian PTKP pada 2027. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada Kamis (5/11/2026) bahwa pembahasan belum selesai dan aturan baru tidak akan berlaku pada Januari 2027.
Airlangga menyatakan kebijakan tersebut mungkin diberlakukan setelah Januari, setelah pembahasan lebih lanjut. "PTKP itu akan diberlakukan tahun depan dan ini masih akan dilakukan pembahasan, jadi pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari (2027). Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," ujarnya.