SPP-TDLN Bukan Pajak atas Transfer Domestik

Laporan opini CNBC Indonesia menjelaskan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sebagai mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri tertentu, bukan pajak atas setiap transfer bank atau dompet digital. Artikel tersebut membahas polemik yang mencuat setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo pada 29 Oktober 2026.

Menurut artikel tersebut, polemik muncul pada awal November 2026 setelah pernyataan mengenai keterlibatan bank, perusahaan teknologi finansial, dan perdagangan elektronik dalam pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara kemudian menegaskan tidak ada kebijakan baru yang otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital.