
Riset Kesehatan Perlu Mitra hingga ke Pasar
7 menit yang lalu
LPSK menerima delapan permohonan perlindungan terkait penyadapan ilegal, tetapi seluruh pemohon masih berstatus saksi.
Terbit · 1 min read

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang memberikan perlindungan kepada pihak yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut laporan CNN Indonesia, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan lembaganya belum menerima permohonan dari pihak berstatus saksi pelaku.
Sri menyampaikan keterangan itu pada Kamis (12/11/2026). Ia mengatakan LPSK telah menerima delapan permohonan perlindungan terkait perkara tersebut, tetapi semua pemohon masih berstatus saksi.
Sri mengatakan delapan permohonan yang diterima seluruhnya berasal dari pihak berstatus saksi dan belum ada permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku.
LPSK tetap membuka kemungkinan menerima permohonan dari pihak dengan status berbeda seiring perkembangan penanganan perkara. Lembaga itu juga masih menelaah delapan permohonan yang masuk dan berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi serta mendalami kebutuhan perlindungan para pemohon.
Menurut laporan yang sama, penelaahan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus saksi dan/atau korban. LPSK menyatakan pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan ada dua permohonan baru, sehingga jumlahnya bertambah dari enam menjadi delapan. “Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja,” ucap Wawan di Polda Metro Jaya.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. CNN Indonesia menyebut mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Menurut laporan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sedangkan Slamet tidak termasuk yang ditahan.