
Mengapa Mata Berair saat Mengiris Bawang Merah
16 menit yang lalu
Todotua membandingkan pertumbuhan dan efisiensi investasi Indonesia dengan Vietnam serta menyebut rencana pembenahan.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan CNBC Indonesia dari Semarang, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyebut Vietnam sebagai salah satu pesaing terberat Indonesia di ASEAN. Ia membandingkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi investasi kedua negara.
Dalam laporan yang diterbitkan Rabu (11/11/2026), Todotua mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Ia menyebut Vietnam telah mencatat pertumbuhan 9,9 persen pada tahun ini.
“Tahun ini, salah satu kompetitor kita yang terdekat di wilayah ASEAN itu sudah masuk di angka pertumbuhan ekonomi 9,9%,” kata Todotua. Ia juga mengatakan pertumbuhan Vietnam pada tahun sebelumnya masih berada di kisaran 8 persen.
Menurut laporan yang sama, Todotua menilai perbedaan daya saing juga terlihat dari rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator produktivitas dan efisiensi penggunaan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka 6,8, sedangkan Vietnam 3,8. Menurut Todotua, perbedaan itu menunjukkan biaya untuk memproduksi barang yang sama di Indonesia dapat mencapai dua kali lipat biaya di Vietnam.
Todotua menilai biaya produksi yang tinggi turut menekan daya saing ekspor Indonesia. Ia mencontohkan timah Indonesia yang diolah menjadi batangan timah dan digunakan sebagai bahan baku pabrik solder di Malaysia dan Batam.
Menurut Todotua, produk solder dari pabrik di Malaysia masih dapat dijual di Indonesia dengan harga lebih murah daripada produk serupa buatan dalam negeri. Ia mengaitkan keadaan itu dengan biaya operasional dan birokrasi.
Todotua menyebut biaya dan perantara sebagai faktor yang menurutnya berkontribusi pada tingginya ICOR Indonesia. Ia juga mengatakan kementeriannya berkomitmen memangkas proses investasi yang, menurutnya, rata-rata memakan waktu empat hingga lima tahun karena persoalan perizinan dan lahan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berencana mendatangi daerah-daerah melalui pembentukan desk investasi untuk menangani proyek yang terhambat birokrasi lintas sektor.