
Penyebab Pakaian Tetap Berbau Setelah Dicuci
10 menit yang lalu
Rencana induk pariwisata 2027–2045 disusun bersama kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan pembangunan nasional dan daerah.
Terbit · 1 min read

Kementerian Pariwisata melibatkan 38 kementerian dan lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045. Menurut laporan ANTARA, upaya ini ditujukan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata agar terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut dimulai melalui kegiatan pembukaan penyusunan RIPPARNAS di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kegiatan itu diarahkan untuk mendorong pembangunan yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Pariwisata Bayu Aji mengatakan penyusunan rencana induk itu memerlukan sinergi berbagai kementerian dan lembaga. Ia menyebut pariwisata berkaitan dengan banyak sektor pembangunan.
“Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung,” kata Bayu dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Bayu, RIPPARNAS akan menjadi landasan dan pedoman pembangunan kepariwisataan nasional bagi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta pengelola destinasi. Dokumen jangka panjang itu diharapkan menyelaraskan pembangunan pariwisata dengan kebijakan nasional dan daerah, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana pembangunan pariwisata di wilayah masing-masing.
Ia menyebut cakupan pembangunan kepariwisataan meliputi destinasi, infrastruktur dan konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, serta ekonomi kreatif. Rencana induk itu juga diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini M. Paham mengatakan kementeriannya mengajak seluruh kementerian dan lembaga berpartisipasi dalam setiap tahap penyusunan, termasuk memberi masukan dan menyelaraskan program sesuai tugas masing-masing. Martini berharap kolaborasi tersebut mendukung pariwisata nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.