
Polisi Perluas Pencarian Perempuan di Sangihe
10 menit yang lalu
Penanganan 11 korporasi terkait karhutla mencakup pencabutan HGU, penolakan perpanjangan, dan pendalaman lebih lanjut.
Terbit · 2 min read

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menindaklanjuti rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) untuk mencabut atau mengambil tindakan lain terhadap hak guna usaha (HGU) 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut laporan ANTARA, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan hal itu di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Nusron mengatakan rekomendasi pencabutan HGU berasal dari Kabareskrim. Penanganannya merupakan tindak lanjut koordinasi ATR/BPN dengan Bareskrim Polri, melalui evaluasi dan pengkajian atas HGU masing-masing perusahaan.
Menurut laporan yang sama, hasil analisis ATR/BPN membagi penanganan ke dalam lima kelompok. Bentuk tindakannya meliputi pencabutan seluruh atau sebagian HGU, tidak memperpanjang hak yang berakhir, tidak memberikan HGU yang belum terbit, serta pendalaman sebelum keputusan diambil.
Kelompok pencabutan seluruh HGU mencakup PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
ATR/BPN menyebut pertimbangan pencabutan meliputi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. Untuk PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, HGU seluas 2.300 hektare yang berakhir pada 2020 tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau ditata kembali; pertimbangannya mencakup ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kebakaran berulang.
Tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang; Nusron juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.
Pencabutan sebagian HGU direncanakan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, yang memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Sementara itu, rencana tindakan terhadap HGU PT STP, PT API, dan PT JMS masih didalami untuk memperoleh data yang dinilai valid sebagai dasar penentuan pencabutan sebagian atau seluruhnya.
Nusron menyatakan tindakan administratif atas hak tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya mencakup pengkajian, penelitian, rapat koordinasi, gelar kasus, dan penyusunan rekomendasi; ia mengatakan data telah disampaikan dan draf surat keputusan akan disusun sebelum diumumkan.