
Rano Karno Kenang Pelajaran dari Panda Nababan
19 menit yang lalu
Aduan mencakup perberasan hingga distribusi pupuk. Amran menyatakan identitas pelapor akan dirahasiakan.
Terbit · 1 min read

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kanal Lapor Pak Amran menerima 340 laporan dugaan penyimpangan sektor pertanian dalam kurun sekitar dua minggu. Menurut laporan CNNIndonesia.com, laporan itu mencakup perberasan, distribusi pupuk, alat dan mesin pertanian, serta program cetak sawah.
Amran menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Materi sumber tidak merinci kapan kanal mulai menerima laporan itu.
Amran mengatakan laporan masyarakat dapat membantu pemerintah menelusuri dugaan kecurangan dan mengejar pelakunya bersama aparat penegak hukum. Ia menyatakan laporan akan ditelusuri dan, jika terbukti, ditindak tegas.
Menurut laporan yang sama, setiap aduan terlebih dahulu dikaji dan diverifikasi langsung di lapangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, hasil pemeriksaan akan diteruskan kepada kepolisian, kejaksaan, atau aparat penegak hukum terkait.
Amran menyebut penyimpangan tata niaga beras sebagai salah satu fokus penindakan, termasuk dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta manipulasi mutu beras fortifikasi. Dalam penanganan kasus perberasan yang disebut dalam laporan, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras.
Ia mengatakan masyarakat yang melapor tidak perlu khawatir identitasnya diumumkan. Amran menyatakan nama dan alamat pelapor akan dilindungi dan tidak disampaikan kepada publik.
Amran mendorong masyarakat yang mengetahui dugaan penyimpangan di sektor pertanian untuk mengirimkan laporan melalui kanal tersebut di nomor 0811-1312-312. Ia menyebut informasi lokasi dan bukti pendukung dapat disertakan agar laporan lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Amran juga mengapresiasi kolaborasi aparat penegak hukum dalam upaya mengejar mafia pangan. Ia menyatakan upaya tersebut ditujukan untuk melindungi petani, konsumen, dan kepentingan negara.