Bareskrim Ungkap TPPO PMI Ilegal ke Arab Saudi

Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus pemberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural ke Arab Saudi. Satu korban meninggal dunia. Menurut laporan ANTARA, penyidik telah menetapkan dan menahan lima orang sebagai tersangka.

Dalam keterangannya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Kasubdit Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan perkara tersebut bermula pada 2024. Korban diberangkatkan pada 11 Agustus 2024.

Menurut Yolanda, korban berinisial M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi pada 2024 dengan iming-iming gaji 1.200 riyal. Perekrutan dan pengurusan keberangkatan melibatkan beberapa pihak, termasuk perekrut lapangan, sponsor, dan perusahaan yang menangani dokumen serta visa.

Sekitar November 2025, korban memberi tahu keluarga bahwa ia mengalami gangguan kesehatan dan ingin kembali ke Indonesia. Yolanda mengatakan, berdasarkan keterangan dalam penyidikan, korban diduga menghadapi tekanan dan ancaman jika menolak melanjutkan pekerjaan.

Pada Februari 2026, keluarga menerima kabar bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Indonesia.

Lima tersangka memiliki peran berbeda dalam perekrutan dan pemberangkatan korban. Tersangka berinisial M, yang berbeda dari korban berinisial M, disebut sebagai perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan dan menyerahkan korban kepada sponsor; AS dan N disebut berperan sebagai sponsor yang membantu pengurusan serta keberangkatan.

Tersangka R, komisaris PT Alfa Nusantara Perdana, disebut mengoordinasikan pengurusan visa, biometrik, dan proses terkait melalui perusahaan. Tersangka AN, direktur utama perusahaan tersebut, disebut terlibat dalam pengurusan visa, termasuk pemrosesan data paspor melalui sistem Enjaz.

Menurut laporan yang sama, penyidik mengamankan enam telepon genggam, dua unit CPU, paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, dan dokumen transaksi keuangan. Para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 81 dan Pasal 86 UU Nomor 18 Tahun 2017, serta Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.