
Tom Holland Percaya Diri Usai Membintangi The Odyssey
17 menit yang lalu
Nusron Wahid mengapresiasi kerja sama kepolisian, kejaksaan, dan BPN dalam pencegahan serta penanganan tindak pidana pertanahan.
Terbit · 1 min read

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan penghargaan kepada unsur kepolisian, kejaksaan, dan BPN atas dukungan mereka dalam pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Menurut laporan ANTARA, penghargaan itu diberikan dalam kegiatan di Jakarta.
ANTARA menyebut penghargaan diberikan kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan kantor wilayah BPN. Kegiatan itu berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
Nusron mengapresiasi kerja sama antarlembaga yang dinilainya membantu pencapaian target operasi. Ia mengatakan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait.
Ia juga meminta koordinasi ditingkatkan hingga tingkat bawah, tidak hanya di tingkat provinsi. Menurut Nusron, sinergi diperlukan agar potensi tindak pidana pertanahan dapat dideteksi lebih dini dan penanganannya berjalan lebih optimal.
Dalam kegiatan itu, pin atas dukungan terhadap upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Penghargaan juga diberikan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. ANTARA melaporkan ada 75 penerima dari 25 provinsi, yang terdiri atas kapolda, kepala kejaksaan tinggi, dan kepala kantor wilayah BPN.
Provinsi yang disebut dalam laporan itu meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Daftar tersebut juga mencakup Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.