
Gerindra Hormati Keputusan Gibran Mundur
17 menit yang lalu
Pemeliharaan PLTU berkapasitas 125 MW dipercepat untuk membantu memulihkan pasokan listrik di Sistem Sulbagsel.
Terbit · 1 min read

PT PLN (Persero) mempercepat pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto berkapasitas 125 megawatt untuk membantu memulihkan pasokan listrik di Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Menurut laporan ANTARA, pasokan sistem tersebut terdampak penurunan produksi pembangkit listrik tenaga air akibat kemarau panjang.
PLTU itu berada di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Laporan ANTARA menyebutkan pembangkit tersebut mulai menyalurkan listrik ke jaringan interkoneksi Sulbagsel pada 2017.
Dalam keterangannya di Makassar, Kamis (12/11/2026), General Manager PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono mengatakan ratusan personel bekerja bergantian selama 24 jam untuk mempercepat pemeliharaan. Upaya itu ditujukan agar unit pembangkit dapat segera kembali beroperasi secara optimal.
Didik mengatakan PLN mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan pasokan. Ia menyebut kondisi cuaca ekstrem turut memengaruhi kemampuan produksi pembangkit.
“Di tengah tantangan kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada kemampuan produksi pembangkit, PLN terus berupaya maksimal menjaga keseimbangan sistem kelistrikan,” kata Didik.
Menurut laporan yang sama, kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Berkurangnya ketersediaan air berdampak pada kemampuan produksi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pasokan listrik pada Sistem Sulbagsel.
Didik menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan akibat kondisi pasokan listrik. Ia mengatakan PLN terus mengupayakan pemulihan dan berusaha meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya menetapkan kondisi kekeringan sebagai status tanggap darurat bencana melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1524/IX/Tahun 2026.