
Imigrasi Yogyakarta dan Poltekimipas Gelar Penyuluhan
12 menit yang lalu
UU mengatur kendaraan dan pengemudi bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Terbit · 1 min read

Gibran Rakabuming Raka dapat memperoleh kendaraan milik negara beserta pengemudinya jika pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat. Menurut laporan CNN Indonesia, hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak tanggal tersebut.
Menurut laporan CNN Indonesia, Muzani mengatakan Gibran menyatakan mundur atas permintaannya sendiri. Dalam video di kanal YouTube Wakil Presiden RI yang diunggah pada hari yang sama, Gibran menyampaikan pengunduran diri dan pengembalian mandat kepada rakyat.
Pasal 8 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat disediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Penjelasan pasal itu menyebut biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi ditanggung negara.
Undang-undang tersebut tidak merinci definisi berhenti dengan hormat dalam batang tubuhnya. Namun, Penjelasan Pasal 6 menyatakan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Pengunduran diri itu terjadi saat DPR memproses usul hak menyatakan pendapat terkait polemik dokumen ijazah Gibran. Setelah surat pengunduran diri diserahkan, DPR membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usul tersebut.
MPR menjadwalkan rapat gabungan pimpinan fraksi pada Jumat (13/11/2026) untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden. Undang-undang yang sama juga mengatur rumah kediaman bagi mantan presiden dan wakil presiden, dengan perlengkapan yang diberikan satu kali dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab penerima.
UU Nomor 7 Tahun 1978 turut mengatur pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, serta staf bagi mantan presiden dan wakil presiden. Hak keuangan dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat dan dihentikan jika penerimanya meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden atau wakil presiden.