
Gibran Berhak atas Kendaraan Negara
17 menit yang lalu
Penyuluhan membahas pengawasan orang asing berbasis masyarakat dan kerja sama dengan Kelurahan Mantrijeron.
Terbit · 1 min read

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian bertema penguatan pengawasan orang asing berbasis masyarakat. Menurut laporan ANTARA, kegiatan tersebut berlangsung di Yogyakarta pada Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kelurahan Mantrijeron menandatangani perjanjian kerja sama program Desa Binaan Imigrasi. Kerja sama tersebut menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan orang asing, menurut Wakil Direktur Poltekimipas Budy Mulyawan.
Budy mengatakan pengawasan orang asing tidak dapat hanya mengandalkan petugas imigrasi. Ia menyebut kesadaran hukum masyarakat dan keberanian melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang juga diperlukan.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta Benu Elamrusyia menjelaskan bahwa peran kejaksaan dalam Tim Pengawasan Orang Asing mencakup koordinasi, pertukaran data, analisis potensi kerawanan, dan operasi gabungan.
Benu menyebut penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia sebagai ragam tindak pidana keimigrasian. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dan jaksa penuntut umum.
Dosen Poltekimipas Muhammad Arief Adillah mengajak warga mengenali potensi kerawanan di lingkungan mereka dan menyampaikan informasi awal kepada petugas imigrasi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pemeriksaan atau penindakan sendiri.
Arief juga mengingatkan warga untuk mewaspadai tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural yang rawan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Kantor Imigrasi Yogyakarta berharap kegiatan itu memperkuat jejaring informasi dan sinergi antara imigrasi, Poltekimipas, kejaksaan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam pengawasan orang asing.