Kemenhut Tertibkan Kebun Sawit Ilegal di Lamandau

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menertibkan kebun sawit ilegal seluas 88 hektare dan menumbangkan 11.180 pohon sawit di Suaka Margasatwa Lamandau, Kalimantan Tengah. Menurut laporan ANTARA, penertiban dilakukan bersama sejumlah pihak terkait.

Waktu pelaksanaan penertiban tidak disebutkan dalam laporan. Kegiatan berlangsung di Suaka Margasatwa Lamandau dan melibatkan unsur pemerintah, aparat, serta masyarakat setempat.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu mengatakan penertiban dilakukan setelah 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas secara sukarela.

Rudianto menyebut kebakaran hutan di kawasan itu menjadi perhatian karena ekosistem gambutnya rentan rusak dan mengalami kebakaran berulang. Ia mengatakan penghentian perkebunan ilegal diperlukan agar pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi terjaga.

Kemenhut mengapresiasi dukungan Bupati Sukamara, tokoh adat, dan instansi terkait dalam penertiban. Kementerian itu juga berharap pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal menghentikan aktivitasnya, serta menyatakan pelanggaran yang berlanjut dapat ditindak sesuai kewenangan dan peraturan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengapresiasi kesediaan pihak-pihak tersebut menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara sukarela. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan masyarakat dan tokoh adat berperan dalam perlindungan hutan.

Operasi melibatkan Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, BKSDA Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres dan Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat.

Sebagai tindak lanjut, Kemenhut menyiapkan pemulihan ekosistem di lahan seluas 88 hektare melalui koordinasi unit terkait dan pengelola kawasan. Rencana pemulihan mencakup penanaman kembali dengan tumbuhan asli setempat untuk mendukung tutupan vegetasi, habitat satwa liar, dan fungsi hidrologis gambut. Pengawasan pascapenertiban disebut sebagai bagian penting untuk memastikan pemulihan tidak kembali terganggu aktivitas ilegal.