
Kemenhut Tertibkan Kebun Sawit Ilegal di Lamandau
21 menit yang lalu
Usulan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Terbit · 2 min read

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut laporan CNN Indonesia, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan usulan itu telah diteruskan kepada pimpinan DPR.
Mardani menyampaikan keterangan tersebut saat dihubungi pada 10 November 2026. Ia menyebut jumlah pengusul bertambah dari sekitar 25 orang sebelumnya.
“Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi” kata Mardani, menurut laporan CNN Indonesia. Ketua DPR Puan Maharani juga mengonfirmasi pimpinan DPR telah menerima laporan tersebut.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan setelah pembukaan masa sidang, dengan membahas mekanisme dan pihak yang terlibat. Pernyataan itu disampaikan seusai ia menghadiri rapat paripurna.
Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Pasal 79 ayat (4) mengatur hak tersebut, antara lain, untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Menurut laporan yang sama, hak itu dapat diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota DPR. Untuk menjadi sikap resmi DPR, usulan harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota.
Latar polemik ini mencakup putusan Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026). Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Dalam perkara terpisah, Mahkamah Konstitusi pada sidang Selasa (6/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan menegaskan temuan itu bukan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Laporan CNN Indonesia menyebut MK menyerahkan persoalan tersebut kepada parlemen, yang tengah menjajaki wacana pemakzulan.