
Judi Tunari Serukan Toleransi Beragama di Manado
11 menit yang lalu
Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tidak disahkan setelah pemohon absen dalam sidang pendahuluan.
Terbit · 1 min read

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi syarat bukti ijazah calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut laporan iNews.id, permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 itu tidak memenuhi syarat formil pengajuan pengujian undang-undang.
Putusan diucapkan dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Permohonan tersebut menguji Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan MK tidak melanjutkan pertimbangan atas permohonan karena syarat formil tidak terpenuhi. “Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon,” ujarnya.
Menurut laporan yang sama, pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan. Sidang itu beragenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti.
Ketidakhadiran pemohon membuat MK tidak dapat mengonfirmasi alat bukti yang telah dilampirkan. Karena itu, alat bukti tersebut tidak disahkan.
MK juga tidak dapat mengonfirmasi Surat Permohonan Perbaikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan pemohon.
Laporan iNews.id menyebut permohonan dinilai tidak memenuhi Pasal 10 ayat (4) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut penarikan permohonan yang diajukan pemohon.