
Judi Tunari Serukan Toleransi Beragama di Manado
11 menit yang lalu
Pemerintah belum menetapkan larangan total vape; Kemenkes masih mengkaji penguatan kebijakan pengendaliannya.
Terbit · 1 min read

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkaji kemungkinan melarang total peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa haram penggunaan vape. Menurut laporan CNBC Indonesia, rencana itu masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan pemerintah.
Dalam keterangan yang dikutip detikHealth pada Jumat (13/11/2026), Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyampaikan penilaian kementerian mengenai risiko rokok elektrik.
Aji menyatakan rokok elektrik bukan produk bebas risiko. Menurut dia, nikotin bersifat adiktif dan zat kimia serta aerosol dalam vape tetap berpotensi membahayakan kesehatan meskipun tidak mengandung tar.
Kemenkes juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Risiko kesehatan dan penyalahgunaan itu menjadi pertimbangan dalam kajian penguatan kebijakan.
Pemerintah telah mengatur pengendalian rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketentuannya mencakup pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan serta promosi, dan pengaturan kandungan produk.
Aji mengatakan Kemenkes akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana pelarangan total peredaran vape. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih dikaji.
MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Fatwa itu mengharamkan penggunaan, produksi, dan jual beli vape.
Menurut laporan yang sama, MUI menyebut bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penggunaan vape untuk peredaran dan konsumsi zat terlarang sebagai pertimbangan fatwa. Fatwa keagamaan itu tidak otomatis menjadi larangan hukum negara; larangan dan sanksi pidana tetap memerlukan dasar peraturan perundang-undangan.