
Peruri Jaring 338 Mahasiswa dalam Kompetisi Cip
13 menit yang lalu
Pokja lintas lembaga akan mengurai hambatan penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Terbit · 2 min read

Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan untuk mengatasi hambatan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut laporan CNN Indonesia, keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra setelah rapat koordinasi di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pokja tersebut melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, dan hakim. Yusril mengatakan pembentukan kelompok kerja itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyebab belum tuntasnya penanganan sejumlah kasus masa lalu.
Hasil rapat mengidentifikasi perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta hambatan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan. Menurut laporan yang sama, pembagian kewenangan juga menjadi kendala ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dinilai belum memenuhi syarat untuk diteruskan ke penyidikan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan merupakan kewenangan Kejaksaan Agung. Yusril menyebut pengembalian hasil penyelidikan untuk dilengkapi sebagai salah satu hambatan dalam proses tersebut.
Yusril mengatakan empat dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu telah diproses melalui pengadilan, sedangkan 13 lainnya belum menemukan titik terang penyelesaian. Kasus yang disebut masih mandek antara lain peristiwa 1965-1966, penembakan misterius, Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
Pokja akan merumuskan mekanisme kerja untuk menyelaraskan penyelidikan dan penyidikan agar berkas perkara tidak terus tertahan. Yusril menegaskan pembentukan kelompok itu bukan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan, melainkan mencari solusi teknis agar kewenangan tiap lembaga berjalan lebih efektif.
Otto mengatakan pokja akan mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan penanganan perkara berulang kali menemui kebuntuan. Salah satu opsi yang akan dikaji ialah penempatan personel kejaksaan untuk menyupervisi penyelidikan Komnas HAM, termasuk dalam aspek pembuktian, kriminologi, dan penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat.
Pelibatan pihak lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan pokja, kata Otto. Ia menyampaikan opsi supervisi itu diharapkan dapat membantu agar perkara yang selesai diselidiki bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan.