
Secrets Tayang Perdana di JAFF 2026
13 menit yang lalu
Eksekusi kendaraan harus mengikuti prosedur hukum, sementara penagihan dengan kekerasan dapat berujung pidana.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan penagih utang tidak dapat menarik kendaraan secara sewenang-wenang dan harus menjalankan eksekusi sesuai hukum. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Edward mengatakan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata, tetapi proses penagihan dapat menjadi perkara pidana apabila disertai kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum lainnya.
"Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan," kata Edward, yang akrab disapa Eddy.
Menurut laporan yang sama, Eddy menilai pencegahan perlu dilakukan sejak awal, termasuk ketika perusahaan pembiayaan memeriksa kemampuan dan kelayakan calon debitur sebelum perjanjian ditandatangani. Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran data pribadi debitur tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Henry Sulaiman, menjelaskan jaminan fidusia memberi kepastian bagi kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan. Kendaraan tetap dapat digunakan debitur, sedangkan hak atas objek tersebut menjadi jaminan kewajiban pembiayaan.
Henry mengatakan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan memperhatikan perlindungan debitur. Ia menyebut pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga sertifikat diterbitkan.
Henry juga merujuk putusan Mahkamah Konstitusi: jika tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus melalui mekanisme pengadilan. Karena itu, sertifikat fidusia tidak serta-merta memberi kewenangan untuk mengambil kendaraan secara paksa.
Ditjen AHU juga mengembangkan layanan administrasi jaminan fidusia melalui FIDEX. Salah satu pengembangannya adalah layanan berbasis antarmuka pemrograman aplikasi bagi korporasi dengan volume transaksi tinggi, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga akses bagi pengguna lain.