
Lapas Tondano Salurkan 10 Paket Sembako
13 menit yang lalu
Rangkuman perkara hukum mencakup penyelidikan dugaan makar, kebijakan pemerintah, dan tuntutan dalam kasus narkotika.
Terbit · 1 min read

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mencari jalan keluar atas kendala prosedural dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM berat. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelompok itu dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan.
Pokja tersebut melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, serta hakim.
Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada anggota Polri berinisial AS pada Selasa (10/11/2026). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut sanksi itu dijatuhkan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pengusaha.
KPK menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch mengenai pengadaan jasa pemengaruh di dua kementerian pada periode 2024–2026, dengan nilai Rp14.696.955.002. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, “Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” tanpa menyatakan bahwa korupsi telah terjadi.
Dalam perkara narkotika di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan sejumlah terdakwa dituntut penjara seumur hidup. Jaksa Penuntut Umum Syahrur Rahman membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bima yang dipimpin Ketua Rifai pada Kamis (12/11/2026).