
Paraguay Kalahkan Jepang 2-1 pada Laga Terakhir Moriyasu
1 jam yang lalu
Silmy mengklaim menghentikan pungli izin tinggal dan membantah terlibat dalam perkara pemerasan.
Terbit · 1 min read

Silmy Karim membantah terlibat dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ia mengatakan praktik pungutan liar itu telah ada sebelum 2018 dan mengklaim menghentikannya saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi.
Silmy menyampaikan keterangannya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (17/11/2026). Ia menyebut praktik tersebut terungkap dalam keterangan saksi di persidangan.
Silmy mengatakan penghentian praktik itu didukung bukti, termasuk aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) dan surat edaran yang terbit pada 2024. Ia juga membantah pernah memerintahkan pemerasan.
Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menyatakan dirinya tidak bersalah dan merasa dikriminalisasi. Menurut Silmy, Molina dirancang untuk mengurangi pertemuan langsung antara petugas dan pemohon.
Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan keterangan saksi menunjukkan praktik tersebut merupakan kesepakatan biro jasa dengan petugas, bukan pemaksaan. Ia menilai tidak ada unsur kesengajaan yang dapat dikaitkan dengan kliennya.
Dodi menyebut Silmy menginisiasi peraturan menteri yang mengalihkan pengurusan izin keimigrasian ke aplikasi saat menjabat Dirjen Imigrasi. Menurut dia, sistem itu memungkinkan pemohon mengunggah berkas dari mana saja dan tidak lagi memerlukan biro jasa.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA senilai Rp168,9 miliar bersama sejumlah pejabat dan pegawai imigrasi. Penuntutan terhadap mereka dilakukan secara terpisah.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.