
Yafet Rissy Usulkan Wapres dari Gerindra
34 menit yang lalu
Dave Laksono mengusulkan regulasi kecerdasan artifisial dan membuka peluang pembahasannya menjadi prioritas.
Terbit · 1 min read

Komisi I DPR mendorong pencantuman rancangan aturan kecerdasan artifisial dalam Prolegnas jangka menengah. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengajukan usulan itu saat rapat koordinasi penyusunan RUU Prioritas 2027.
Rapat berlangsung di Badan Legislasi DPR pada Selasa (17/11/2026). Dave menyampaikan usulan tersebut sebagai bagian dari pembahasan daftar rancangan undang-undang yang akan masuk program legislasi.
Dave menilai pemerintah dan DPR perlu mengatur kecerdasan artifisial untuk menanggapi perkembangan dunia digital. Ia juga mengatakan sejumlah negara telah lebih dahulu membuat aturan terkait teknologi tersebut.
Sebagai contoh, Dave menyebut Malaysia dan Singapura. Ia juga menyinggung pengaturan yang lebih mendalam di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
Dave menyatakan RUU kecerdasan artifisial masih berpeluang diusulkan sebagai RUU prioritas apabila naskah akademiknya telah disusun. Komisi I, kata dia, masih memiliki sejumlah rancangan undang-undang lain yang menjadi prioritas.
Untuk agenda prioritas 2026, Komisi I sedang menuntaskan pembahasan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS). Komisi itu juga menangani RUU Penyiaran yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.
Selain dua rancangan tersebut, Dave menyebut RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bahan yang disampaikan tidak merinci jadwal pembahasan usulan RUU kecerdasan artifisial.