
Aktivitas Gunung Lokon Didominasi Gempa Dangkal
18 menit yang lalu
Jepang untuk pertama kalinya memakai peluncur rudal Type-25 dalam simulasi latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA yang bersumber dari Sputnik/RIA Novosti, Kementerian Pertahanan Jepang pada Minggu (25/10/2026) untuk pertama kalinya menggunakan peluncur rudal berpemandu antarkapal permukaan Type-25 jarak jauh dalam simulasi latihan militer gabungan Jepang-Amerika Serikat.
Penggunaan tersebut dilakukan setelah sistem peluncur itu dikerahkan ke wilayah Jepang barat daya pada awal tahun ini. Rudal Type-25 dikerahkan di Kamp Kengun milik Pasukan Bela Diri Darat Jepang di Prefektur Kumamoto pada Maret lalu.
Di Area Manuver Onohara yang membentang di Prefektur Nagasaki dan Saga, anggota Pasukan Bela Diri Jepang terlihat mengangkut peluncur rudal ke posisi penembakan. Peluncur tersebut kemudian ditempatkan menghadap ke arah barat daya.
Type-25 merupakan rudal produksi dalam negeri yang dirancang untuk diluncurkan dari kendaraan peluncur. Dengan jangkauan terbang sekitar 1.000 kilometer, rudal itu dapat menjangkau sejumlah wilayah pesisir China daratan dan dipandang sebagai senjata untuk melakukan serangan balasan.
Latihan gabungan Keen Sword melibatkan sekitar 45.000 personel Pasukan Bela Diri Jepang dan sekitar 12.000 personel militer AS di berbagai wilayah Jepang. Latihan itu dimulai pada 19 Oktober dan berlangsung hingga Kamis (29/10/2026), dengan partisipasi tujuh negara lain, termasuk Australia.
Jepang memutuskan memperoleh senjata dengan kemampuan serangan balasan. Langkah ini menandai perubahan besar dari kebijakan yang semata-mata berorientasi pada pertahanan berdasarkan konstitusi negara itu yang menolak perang, dan tertuang dalam dokumen-dokumen terkait keamanan yang diperbarui pada 2022.
Menurut pemerintah Jepang, negara itu dapat meluncurkan rudal semacam itu apabila menilai bahwa musuh telah memulai serangan, bahkan sebelum Jepang mengalami kerusakan atau dampak serangan apa pun.
Menurut laporan yang sama, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kesalahan penilaian dapat memicu serangan pendahuluan, yang dilarang berdasarkan hukum internasional.