
Prabowo Ajak Jaga Persatuan Usai Gibran Mundur
17 menit yang lalu
Nawardi meminta pemda ikut menentukan proyek agar sesuai kebutuhan warga dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Terbit · 1 min read

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam perencanaan proyek pembangunan kementerian dan lembaga pusat di daerah. Menurut laporan CNN Indonesia, ia menilai pelibatan itu diperlukan agar proyek sesuai kebutuhan masyarakat dan anggarannya memberi manfaat bagi warga.
Nawardi menyampaikan hal tersebut dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Episode kedua program itu membahas Transfer ke Daerah.
Menurut Nawardi, program pemerintah pusat kerap dikeluhkan karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ia mendorong sinergi antara anggaran Transfer ke Daerah, program prioritas pemerintah pusat, serta program kementerian dan lembaga.
Ia menilai pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam menentukan lokasi, desain, hingga besaran anggaran proyek. Nawardi juga mengusulkan agar daerah diberi kewenangan menentukan lokasi pembangunan.
“Bahkan kalau bisa daerah yang menentukan lokasinya sehingga proyek-proyek ini benar-benar bermanfaat bagi warga, bukan hanya menghambur-hamburkan uang,” ujar Nawardi dalam program tersebut.
Nawardi mengingatkan agar realisasi anggaran tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kementerian dan lembaga. Menurut dia, penilaian juga perlu melihat substansi program dan manfaatnya bagi masyarakat; fokus berlebihan pada penyerapan anggaran dapat mengalihkan perhatian dari kesesuaian program dengan kebutuhan warga.
Ia mengatakan DPD RI akan mengawal sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar proyek pembangunan tepat sasaran. Episode kedua Senator Menyapa membahas Transfer ke Daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk pemerataan pembangunan, penguatan keuangan daerah, dan pelayanan publik.
Senator Menyapa diselenggarakan DPD RI bersama CNN Indonesia sebagai forum dialog yang mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait. Episode tersebut dijadwalkan tayang di CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan siaran langsung CNNIndonesia.com pada Kamis (12/11/2026) mulai pukul 19.00 WIB.