
Menag Ajak Umat Jaga Kerukunan dan Kedaulatan
13 menit yang lalu
Akademisi menilai sistem proporsional terbuka memiliki kelemahan dan mengusulkan sejumlah alternatif dalam pembahasan RUU Pemilu.
Terbit · 2 min read

Sejumlah akademisi mengusulkan agar sistem pemilu dikaji ulang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menurut laporan ANTARA, usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR di Jakarta.
Rapat tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026). Dosen hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, dan dosen ilmu politik FISIP Universitas Airlangga, Kris Nugroho, menyampaikan pandangan mengenai sistem proporsional terbuka.
Khairul menilai sistem proporsional terbuka, yang diterapkan dalam beberapa pemilu terakhir, berdampak pada pelemahan kelembagaan partai politik. Menurut dia, persaingan bukan hanya terjadi antarpartai, tetapi juga di antara calon anggota legislatif dalam partai yang sama.
“Saya meneliti dan mengkaji ini memang terjadi yang namanya kanibalisme internal partai. Pertarungan itu tidak lagi antarpartai, tetapi antarcalon di dalam satu partai yang saya kira itu juga sudah berdampak terhadap pelemahan kelembagaan partai politik,” kata Khairul.
Ia juga menilai sistem tersebut mendorong dominasi modal individu dan jaringan personal kandidat untuk memperoleh dukungan, sehingga ikatan ideologis kandidat dengan partai cenderung melemah. Khairul mengatakan sistem proporsional terbuka masih dapat dipertahankan, tetapi kelemahannya perlu diperbaiki dan risiko dari sistem yang dipilih perlu dimitigasi.
Jika pembentuk undang-undang memutuskan mengubah sistem, Khairul mengusulkan sistem campuran, termasuk model perwakilan proporsional campuran atau perwakilan campuran berbasis mayoritas. Menurut dia, sistem campuran dapat mengurangi kelemahan kelembagaan partai sekaligus mengakomodasi keterwakilan melalui mekanisme proporsional dan mayoritas.
Kris menilai sistem proporsional terbuka cenderung memunculkan kandidat individual yang lebih kuat daripada partai, sehingga masyarakat lebih mengenal kandidat daripada partai pengusungnya. Ia mengatakan keadaan itu membuat partai menoleransi kandidat kuat secara individual sebagai aset politik untuk meraih dukungan di tingkat lokal.
Kris mengusulkan sistem campuran dengan proporsional tertutup untuk pemilihan anggota DPR dan proporsional terbuka untuk DPRD provinsi serta kabupaten/kota. Menurut dia, proporsional tertutup dapat memperkuat partai di tingkat nasional melalui seleksi calon berdasarkan kualitas, prestasi, dan kapasitas, sedangkan proporsional terbuka di DPRD dinilai dapat menjaga keterwakilan luas serta memberi ruang bagi partai kecil di daerah.