
BOL4 Kembali Menyapa Penggemar di Jakarta
14 menit yang lalu
ASEAN belum membuka kembali keterwakilan politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi dan menteri luar negeri.
Terbit · 1 min read

Para pemimpin ASEAN sepakat mempertahankan pembatasan keterwakilan politik Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN. Keputusan itu berlaku sampai ada kemajuan berarti dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin (5PC).
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam KTT ke-49 ASEAN pada 15 November 2026. Filipina menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan itu pada 15–17 November 2026.
Dalam keputusan mengenai pelaksanaan 5PC, para pemimpin mempertahankan kebijakan yang mengizinkan perwakilan nonpolitik Myanmar mengikuti KTT dan pertemuan menteri luar negeri. Pembatasan tidak berlaku bagi partisipasi Myanmar dalam pertemuan sektoral atau mekanisme lain di tingkat menteri.
Para pemimpin menegaskan 5PC tetap menjadi acuan utama untuk menangani krisis politik Myanmar. Mereka juga mendorong otoritas negara itu melaksanakan konsensus tersebut secara penuh demi pemulihan kehidupan masyarakat.
ASEAN menyatakan keterlibatan dengan Myanmar akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemajuan penerapan 5PC. Kemajuan konkret yang dapat dibuktikan dinilai dapat membuka jalan bagi pemulihan penuh keterwakilan politik Myanmar.
Para pemimpin mendesak pihak-pihak di Myanmar, termasuk angkatan bersenjata, pasukan keamanan, dan kelompok bersenjata, mengurangi kekerasan serta membangun kembali kepercayaan. Mereka juga meminta agar warga dan infrastruktur sipil tidak menjadi sasaran serangan.
Dalam pernyataan bersama, para pemimpin menyerukan penghentian kekerasan dan menekankan perlunya gencatan senjata nasional. Mereka turut meminta kelancaran bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi dialog nasional.
ASEAN juga mendorong peningkatan dialog konstruktif dengan pemerintah Myanmar, termasuk melalui jalur informal yang sejalan dengan 5PC. Para pejabat senior diminta melanjutkan kajian mengenai kemungkinan memperpanjang masa jabatan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.