
Kenali Tanda Penggunaan Layar Berlebihan pada Anak
18 menit yang lalu
Azis meminta penegakan hukum menargetkan pihak yang bertanggung jawab tanpa mengabaikan penghidupan warga terdampak.
Terbit · 1 min read

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendukung penertiban pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar aturan. Ia meminta penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab dan tetap melindungi penghidupan warga terdampak.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu (22/11/2026), Azis meminta pemerintah membedakan kelompok masyarakat di sekitar lokasi penertiban, termasuk pekerja perusahaan, masyarakat adat, warga yang tinggal turun-temurun, dan warga yang merawat lingkungan.
Azis menilai keberatan warga perlu didengar, sekaligus meminta aparat menelusuri pihak yang mungkin mengarahkan mereka untuk menghambat pemeriksaan. Ia menyatakan penyelidikan perlu menelusuri pendanaan, perintah kerja, dan pihak yang mendapat keuntungan, dengan memperhatikan jejak kerusakan di lapangan.
Menurut Azis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi, tindakan tertentu, maupun pertanggungjawaban pidana jika unsur hukumnya terpenuhi.
Azis juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pemanfaatan kawasan hutan. Ia menilai evaluasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran dapat berlangsung lama hingga sebagian warga menggantungkan hidup pada kegiatan tersebut.
Ia mendorong pemerintah daerah menyediakan saluran pengaduan langsung bagi warga terdampak, termasuk untuk mencatat persoalan ketenagakerjaan dan hak pekerja. Menurut Azis, upah yang belum dibayar perlu ditagihkan kepada pihak yang berkewajiban.
Azis mengusulkan warga yang memahami kawasan dilibatkan dengan upah layak dalam pembibitan, pemulihan gambut, atau pencegahan kebakaran. Ia mengaitkan perlindungan penghidupan warga dan pemulihan lingkungan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Azis berharap penertiban memberikan kepastian hukum, membantu pemulihan ekosistem, dan membuka mata pencaharian yang sah bagi masyarakat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah, sembari menekankan perlunya perbaikan pengawasan dan perlindungan warga.