
Imigrasi Sebut Tak Ada Permintaan Cekal Tito
2 jam yang lalu
RUU Hak Cipta diarahkan mengatur perlindungan dasar pencipta, sementara rincian teknis diatur lebih lanjut.
Terbit · 1 min read

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengarahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak mendasar pencipta. Menurut laporan ANTARA, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan hal itu dalam diskusi kelompok terpumpun pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bob mengatakan undang-undang tersebut sebaiknya mengatur hal-hal umum dan mendasar, sedangkan rincian pelaksanaan diserahkan kepada peraturan turunan, seperti peraturan pemerintah. Ia meminta agar undang-undang tidak dibebani ketentuan teknis.
Bob menyebut pendekatan itu sejalan dengan pembenahan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Penataan tersebut, menurut dia, ditujukan untuk mencegah aturan pelaksana yang tumpang tindih akibat kepentingan sektoral antarlembaga.
Bob juga menekankan bahwa perlindungan pencipta mencakup hak moral, hak eksklusif, dan hak ekonomi. Menurut dia, ketiga hak itu melekat pada pencipta karya musik, literatur, maupun karya kreatif lainnya dan tidak semestinya dipisahkan.
Dalam pembahasan RUU, DPR telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Mayoritas DIM tersebut menyangkut substansi pasal.
Bob mengatakan Baleg terbiasa membahas ribuan DIM dengan prinsip keterbukaan publik. Ia menyatakan pembahasan pasal demi pasal dapat dipantau masyarakat dan menyebut tidak boleh ada pasal titipan maupun perundingan tertutup.
Bob juga menyinggung kemungkinan perubahan doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Menurut pandangannya, pelanggaran seperti penggandaan tanpa izin atau pembajakan di ruang digital berpotensi ditangani dengan doktrin monoistik, yang ia kaitkan dengan tindak pidana penyadapan.
Ia menyebut digitalisasi sebagai faktor yang mungkin mendorong pendekatan tersebut. Bob menyampaikan bahwa dalam konsep itu, tindakan menjiplak atau mengambil karya di ranah digital dapat dipandang memenuhi unsur niat jahat, apa pun niat awal pelakunya.