
Kementerian PU Pulihkan Ruas Terangon–Babahrot
18 menit yang lalu
Bima Arya mendorong penyelarasan aturan, penegakan Kawasan Tanpa Rokok, dan pembaruan data prevalensi merokok.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian tembakau melalui penyelarasan aturan dan penegakan hukum. Ia juga menekankan perlunya data terbaru serta kerja sama lintas sektor.
Bima menyampaikan hal itu saat mengikuti Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat (13/11/2026). Dalam keterangannya di Jakarta, ia mengajak komunitas dan pemimpin daerah bekerja sama memperbarui data prevalensi merokok.
Bima mengatakan pemerintah daerah perlu mencermati cara industri tembakau memasarkan produknya. Selain melalui toko, gerai ritel, dan kafe, promosi juga dapat dikaitkan dengan gaya hidup dan kegiatan olahraga.
Menurut Bima, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengenali beragam bentuk promosi yang dapat memengaruhi masyarakat. Ia mendorong pengawasan yang mempertimbangkan perkembangan pemasaran di lapangan.
Kementerian Dalam Negeri, kata Bima, memastikan peraturan yang diterbitkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota sejalan dengan ketentuan nasional. Keselarasan itu diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan, termasuk pembatasan iklan dan promosi tembakau di tempat penjualan.
Bima juga mengingatkan kemungkinan campur tangan industri dalam penyusunan atau perubahan aturan daerah. Ia menilai penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok perlu berjalan nyata karena keberadaan peraturan saja belum menjamin pelaksanaannya.
Ia mengapresiasi daerah yang membentuk satuan tugas untuk menjalankan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Tim yang melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan unsur penegak hukum lain dinilai dapat membantu penindakan, dengan penerapan yang disesuaikan kebutuhan tiap wilayah.
Bima turut mengapresiasi dukungan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Ia mendorong perluasan kerja sama dan penguatan pusat pemantauan untuk mengikuti perkembangan serta mengenali potensi intervensi industri terhadap kebijakan pengendalian tembakau.