
Diskominfo Tangerang Imbau Pakai Sandi Berbeda
23 menit yang lalu
Cak Imin mengaitkan sosialisme Islam dengan pembenahan akses tanah, modal, dan pendapatan rakyat.
Terbit · 1 min read

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengangkat sosialisme Islam sebagai gagasan untuk mendorong keadilan sosial dan kemandirian masyarakat. Ia menyampaikan pandangan itu dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Cak Imin mengatakan kemiskinan tidak semestinya dianggap sebagai keadaan yang tak bisa diubah. Ia mengusulkan perubahan struktural yang menyasar persoalan kepemilikan tanah serta akses masyarakat terhadap keuangan dan modal.
Menurut Cak Imin, pendekatan pembangunan selama sekitar 25 tahun terakhir belum menyelesaikan akar kemiskinan. Ia menilai fokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya belum cukup menjawab persoalan tersebut.
Ia menyebut DPR RI telah menghasilkan Undang-Undang Reforma Agraria, yang menurutnya diperjuangkan melalui proses yang tidak mudah. Cak Imin mengatakan para aktivis menyebutnya sebagai reformasi kedua.
Cak Imin juga menyatakan Presiden Prabowo membentuk Badan Reforma Agraria (BRAN) sekitar sebulan sebelum ia berbicara. Ia berharap kebijakan baru itu dapat memperluas akses masyarakat miskin terhadap tanah.
Cak Imin menyoroti persoalan keluarga petani dengan kepemilikan lahan di bawah setengah hektare. Menurutnya, persoalan tersebut belum teratasi selama sekitar 30 tahun, termasuk pada masa program sertifikasi tanah yang ia kaitkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Saat menyoroti pengangguran, buruh, dan pinjaman daring, Cak Imin berbicara sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ia menilai jeratan pinjaman daring dan terbatasnya akses pendapatan merupakan persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian.
Cak Imin menjelaskan sosialisme Islam berpijak pada Al-Qur'an dan sunnah, bukan komunisme atau ideologi kiri ekstrem. Ia mengatakan gagasan itu diangkat kembali setelah berdiskusi dengan kader daerah, karena istilah keadilan dan pemerataan kerap kehilangan makna; gagasan tersebut juga memiliki akar pada tradisi saudagar santri, Sarekat Islam, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, dan keputusan Munas Alim Ulama NU 2017. Ia mengajak peserta berbeda pendapat secara bebas dengan tetap berfokus pada kepentingan rakyat, bukan menjadikan gagasan itu pertarungan identitas atau kepentingan tokoh.