
Pemerintah Siapkan Tujuh Stimulus Nataru 2026/2027
22 menit yang lalu
Herman Khaeron menyebut putusan MK dan MA berkekuatan hukum tetap, sementara Gibran tetap berhak menempuh jalur PTUN.
Terbit · 1 min read

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkekuatan hukum tetap. Menurut laporan ANTARA, Demokrat telah mengkaji dan mendiskusikan kedua putusan tersebut.
Herman menyampaikan pandangannya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri, termasuk Gibran yang akan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik," kata Herman. Ia menyebut penegakan supremasi hukum secara konstitusional perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas nasional.
Herman mengaitkan stabilitas dengan pembangunan yang sedang dijalankan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya membangun kedaulatan melalui swasembada pangan, energi, dan air. Menurutnya, persoalan ijazah tersebut mengganggu proses pembangunan sehingga perlu dicari solusi yang cepat dan tepat.
"APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat, dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik," kata Herman.
Ia mengatakan penyelesaian persoalan itu perlu dibahas bersama dan dilakukan secara konstitusional serta transparan. Herman mengatakan hasil akhirnya masih menunggu proses-proses yang berada di DPR.
Sebelumnya, Gibran mengatakan Prabowo menyarankannya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN. Gibran menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore. Menurut laporan yang sama, Prabowo juga memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.