
Prabowo Saksikan Penguatan Komitmen RI-China
19 menit yang lalu
Seluruh fraksi menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.
Terbit · 1 min read

DPR RI dan pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Kesepakatan itu diambil seluruh fraksi dalam rapat bersama pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut membahas keputusan tingkat pertama atas RUU itu.
Pengamat politik Bawono Kumoro mengapresiasi kesepakatan tersebut. Ia menilai langkah itu menunjukkan komitmen DPR dan pemerintah untuk mendorong RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Bawono mengatakan pembahasan RUU telah memasuki tahap akhir. Ia juga menilai dukungan pimpinan DPR terhadap penyelesaian RUU, termasuk komitmen yang disampaikan beberapa bulan sebelumnya, terbukti bukan sekadar pernyataan politik.
Menurut Bawono, DPR merespons tuntutan publik yang menguat pada Agustus tahun lalu dengan memulai pembahasan RUU tersebut. Ia menilai prosesnya kini telah bergerak menuju tahap pengesahan.
Bawono berharap undang-undang itu kelak dapat menjadi instrumen untuk menangani tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Ia menyebut pengesahannya akan mengakhiri penantian selama 18 tahun terhadap undang-undang perampasan aset.
Dalam keterangannya di Jakarta, Bawono mengatakan, "Kehadiran undang-undang ini nanti diharapkan bisa menjadi instrumen efektif untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain. Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang 18 tahun undang-undang perampasan aset."