
Ilmuwan Identifikasi Tikus Purba Raksasa di Thailand
12 menit yang lalu
ICW menilai kampanye berbasis pertemuan dan pembatasan belanja dapat menekan biaya politik.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan iNews.id, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara menyebut kampanye berbasis pertemuan dapat menjadi salah satu cara menekan mahalnya biaya politik di Indonesia. Seira juga menyebut mahalnya biaya politik berkaitan dengan potensi korupsi oleh aktor politik.
Seira menyampaikan hal itu setelah memberikan edukasi kepada kader Partai Perindo DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Seira mengatakan pendekatan tersebut dapat membantu membangun kedekatan antara kandidat dan masyarakat. Menurutnya, kampanye berbasis pertemuan dapat mengurangi kebutuhan menggunakan alat peraga kampanye (APK) maupun politik uang.
“Sehingga para calon itu tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” kata Seira.
Ia menilai visi, misi, dan gagasan kandidat seharusnya menjadi bagian penting dalam kampanye. Menurut Seira, APK yang berbiaya mahal tidak mampu menyajikan visi misi yang ingin dicapai para kandidat.
“Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan, APK yang ternyata menghabiskan biaya yang sangat mahal itu tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu ke depan,” katanya.
Menurut laporan yang sama, Seira menyebut pengurangan APK menjadi salah satu hal yang disorot dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas DPR. ICW bersama koalisi masyarakat sipil lain, katanya, telah membuat draf revisi undang-undang tersebut versi masyarakat.
Selain itu, Seira mendorong audit dan pembatasan pengeluaran kampanye untuk menekan biaya politik. Ia menilai aturan yang ada belum sepenuhnya mengatur pembatasan belanja kampanye.