
BI Jatim Dorong Pertumbuhan Berkualitas
16 menit yang lalu
IYCTC mendukung fatwa MUI tentang vape dan meminta pengendalian mencakup seluruh produk nikotin.
Terbit · 1 min read

Indonesian Youth Council for Tactical Change (IYCTC) menyambut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik berupa Vape. Organisasi itu mendorong agar fatwa tersebut diikuti penguatan pengendalian rokok konvensional, menurut laporan ANTARA.
Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra menyampaikan pandangan itu di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Laporan ANTARA menyebut fatwa tersebut menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangan vape haram.
Fatwa itu mempertimbangkan dampak buruk penggunaan rokok elektronik terhadap kesehatan dan sosial, serta upaya mencegah vape menjadi sarana pengedaran narkoba. Manik mengatakan nikotin dalam rokok elektronik maupun rokok konvensional sama-sama merupakan zat adiktif yang berdampak negatif bagi kesehatan.
“Sebagaimana dirumuskan dalam fatwa tersebut, syariat bertujuan menjaga jiwa dan akal. Adiksi nikotin yang merusak kesehatan jelas bertentangan dengan tujuan itu,” kata Manik, menurut laporan yang sama.
Manik juga merujuk kesepakatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ketiga pada 2009 mengenai keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi ibu hamil. IYCTC memandang fatwa terbaru sebagai pijakan untuk memperkuat pengendalian semua produk nikotin.
Menurut IYCTC, regulasi perlu mencakup rokok elektronik, tembakau yang dipanaskan, rokok konvensional, dan kantong nikotin. Manik mengatakan produk-produk itu mengandung zat adiktif dan menggunakan perisa serta desain yang menarik bagi kalangan muda.
IYCTC menilai pembatasan yang hanya menyasar satu jenis produk dapat mendorong industri beralih ke bentuk lain. Karena itu, organisasi tersebut meminta pengaturan mencakup zat adiktif serta cara pemasaran dan konsumsinya.
IYCTC mendukung rekomendasi MUI agar Presiden dan DPR meninjau aturan yang dapat melarang rokok elektronik, disertai sanksi bagi produsen, distributor, dan penjual. Organisasi itu juga mendorong penerapan penuh PP 28/2024, kenaikan cukai, larangan penjualan batangan serta iklan, promosi, dan sponsor, layanan berhenti merokok, dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok yang mencakup rokok elektronik.